BANGKA BARAT, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan izin usaha kebun sawit. Beberapa organisasi pemerintah tergabung dalam tim tersebut.
Keputusan membentuk tim terpadu berdasarkan hasil rapat yang digelar pemkab dengan BPN yang dipimpin Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, Selasa (27/7/2021). Rapat tersebut membahas mekanisme perizinan hingga penerbitan hak guna usaha (HGU).
"Alhamdulillah kawan-kawan BPN banyak memberikan data dan informasi buat kami, dari hasil tadi kami buat tim terpadu untuk menyelesaikan persolan tentang izin perusahaan dan beberapa kewajiban," ujar Bong Ming Ming.
Rapat tersebut juga mendiskusikan tentang kewajiban-kewajiban dari usaha perkebunan yang ada di wilayah Bangka Barat. Selain menyinggung CSR perusahaan, dibahas pula kewajiban untuk menyerap pekerja lokal.
Dia berharap semua perusahaan yang ada di Bangka Barat, khususnya perkebunan kelapa sawit yang luas lahannya puluhan hektare bisa mempunyai nilai dan manfaat untuk masyarakat. Terlebih pada bidang ketenagakerjaan.
"Saya harap minimal 40 sampai 50 persen itu tenaga kerja mereka itu masyarakat asli Bangka Barat," tuturnya.
Menurutnya, beberapa usaha perkebunan di Bangka Barat sudah memiliki izin. Namun terdapat sejumlah perusahaan yang harus memperbaiki perizinan.
"Yang wilayahnya di kabupaten jadinya masuk di provinsi, itu yang harus kami bereskan. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu yang harus kami selesaikan dan semua kalau yang di atas 25 hektare yang besar-besar khususnya tapi ada yang belum (HGU) maka tim ini akan bekerja melakukan pendataan yang punya luasan 25 hektare itu kewajibannya harus punya HGU," tuturnya.
Editor : Erwin C Sihombing
Artikel Terkait