PANGKALPINANG, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) segera berkoordinasi dengan Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk mengatasi kapal angkutan minyak sawit mentah (CPO) yang masih terbatas. Hal itu guna mengoptimalkan ekspor komoditas minyak sawit.
"Kami siap membantu dan segera berkoordinasi dengan INSA untuk mengatasi kesulitan dan masalah logistik kapal angkutan CPO ini," katanya Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Babel, Ridwan Djamaluddin, Jumat (8/7/2022).
Ridwan Djamaluddin mengatakan hingga saat ini ekspor minyak sawit mentah belum lancar.
"Hal itu disebabkan ketersediaan kapal yang masih minim," katanya.
Dia mengatakan keterbatasan kapal angkutan CPO ini tentu berimbas pada kapasitas tangki minyak sawit yang sudah penuh.
“Sehingga menghambat upaya pemerintah daerah dalam membantu pengusaha dan petani meningkatkan ekspor minyak sawit mentah itu,” ujarnya.
Ridwan mendukung dan menyetujui usulan agar pemerintah pusat menurunkan tarif PE (Pungutan Ekspor) CPO yang selama ini dibebankan kepada petani sawit.
"Termasuk regulasi agar jangan dibuat repot. Sebab, saya mendapat laporan bahwa proses di Kementerian Perdagangan yang masih rumit," tuturnya.
Perwakilan PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP), Jurianto mengatakan masalah terbesar yang ada saat ini yaitu stok yang tidak bisa keluar itu karena kapal.
"Kemungkinan besar kapal-kapal pengangkut ini sudah disewa oleh negara lainnya, sehingga perlu menunggu slot kosongnya," kata Jurianto.
Editor : Ikhsan Firmansyah
Artikel Terkait