PANGKALPINANG, iNews.id - Surat dukungan untuk beroperasinya aktivitas pertambangan timah ilegal di tiga lokasi di Kabupaten Bangka Tengah, yakni kawasan eks Koba Tin Marbuk, Pungguk dan Kenari, viral di media sosial. Pasalnya surat tersebut memuat beberapa oknum yang mengku dari organisasi kewartawanan, untuk membantu memfasilitasi penambangan tersebut.
Terkait hal itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bangka Belitung (Babel) menyatakan, yang dilakukan oknum wartawan tersebut tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.
"Saya pikir, tidak ada korelasi dan kompetensinya bagi organisasi profesi wartawan untuk memberikan semacam rekomendasi terhadap aktivitas penambangan. Kalau pun ingin menyuarakan aspirasi penambang, seharusnya dapat dilakukan melalui karya-karya jurnalistik," kata Ketua IJTI Babel, Joko Setyawanto, Rabu (5/5/2021).
Namun di sisi lain, tutur Joko, IJTI Babel menghargai keterusterangan yang mereka tunjukkan secara terbuka dan gentlement, berani menunjukkan apa yang menjadi kebijakan organisasi mereka walaupun tetap harus diakui sudah sedikit 'offside'.
"Kami hanya ingin lebih komprehensif dan tidak terlalu reaksional dalam mencermati fenomena ini. Melihat hal ini bukan sebagai sesuatu yang baru. Sebab, walaupun tidak tertuang dalam tulisan atau pun surat dukungan seperti yang sekarang viral, urusan becking-membecking oleh oknum wartawan maupun organisasi profesi wartawan saya pikir sudah menjadi rahasia umum," tuturnya.
Joko menegaskan, hal semacam ini tentunya saja tidak boleh dijadikan permakluman. Sebab sangat bertentangan dengan kode etik jurnalistik.
"Peristiwa ini mestinya jadi ajang introspeksi bagi insan jurnalis. Karena sudah waktunya bagi jurnalis, media, maupun organisasi profesi serta organisasi media hingga Dewan Pers untuk merasa prihatin dengan sesuatu yang selama ini mungkin sudah kita anggap wajar," ucapnya.
Ia juga mendorong, pihak terkait mengambil langkah tegas bagi oknum - oknum yang sudah melanggar aturan.
"Kami berharap dukungan-dukungan yang tidak pada tempatnya seperti ini, sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh pihak berwenang dalam mengambil kebijakan," katanya.
Editor : Ikhsan Firmansyah
Artikel Terkait