Dalam kemenangan NLD pada 2015, Suu Kyi mulai berkuasa dan berniat mengakhiri perang saudara, mengumpulkan investasi asing, dan mengurangi peran tentara dalam politik. Dia juga berjanji kepada sekutu Barat untuk mengatasi penderitaan muslim Rohingya, membentuk komisi penasihat yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan.
Sehari setelah laporan Annan dirilis pada Agustus 2017, yang menyarankan perubahan besar-besaran, militan Rohingya menyerang pasukan keamanan di negara bagian Rakhine. Militer Myanmar melakukan tindakan tegas berujung pada pembakaran ratusan desa dan pembunuhan. Komisoner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyebutnya sebagai genosida.
Dalam insiden itu, Suu Kyi membela militer. Dia menuding ada aksi ‘teroris’ yang tak banyak dilihat publik.
Tahun lalu, Suu Kyi pergi ke Mahkamah Militer (ICJ) di Den Haag, Belanda, untuk mewakili pemerintah Myanmar dalam sidang tuduhan genosida yang dilaporkan Gambia. Dia membantah adanya genosida meski mengakui adanya kejahatan perang.
Pada 2020, survei oleh pengawas pemilu Myanmar mengungkap, 79 persen orang percaya pada Suu Kyi, naik dari 70 persen pada tahun sebelumnya. Dia disebut sebagai sosok yang masih dicintai rakyatnya hingga kini.
Kini perjalanan politiknya mendapat cobaan dengan kudeta oleh militer. Pemerintahan Myanmar kini diambil alih Panglima Angkatan Bersenjata Ming Aung Hlaing.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait