BANGKA BARAT, iNews.id - Kabupaten Bangka Barat sedang menyiapkan rencana penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Persiapan dilakukan dengan menggelar rapat yang dihadiri Sekda Bangka Barat hingga Satgas Penanganan Covid.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Bangka Barat, M. Putra Kusuma mengatakan pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah siap untuk melakukan dan meneruskan instruksi Mendagri terkait dengan PPKM level 4.
"Penerapan PPKM Level 4 ini satu-satunya kita di Pulau Bangka, dan dua kabupaten di pulau Belitung. Perhitungan ini sebenarnya ada di satgas pusat, jadi kita menerima apa yang ditetapkan. Kita prinsipnya sudah siap melakukan dan meneruskan instruksi Mendagri, " kata M. Putra Kusuma, Minggu (25/7/2021).
Ada tiga sektor yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan tim satgas penanganan Covid-19 Bangka Barat terkait hal ini.
"Ada tiga sektor yaitu non esensial, esensial, kritikal," katanya.
Dia melanjutkan, untuk perkantoran kategori non esensial seluru karyawannya diharapkan WFH. Meski begitu, ada petunjuk dari peserta rapat terkait bagaimana pelayanan ke masyarakat ataupun pegawai yang ada di Bangka Barat jika semua WFH.
Pasalnya, kata dia, tidak mungkin seluruhnya WFH, karena ada poin penting di dalam intansi yang harus tetap bekerja untuk melakukan kegiatan dalam membangun Bangka Barat.
"Kemudian, untuk sektor esensial seperti perbankan, lalu sektor kritikal seperti kesehatan puskesmas, BPBD dan lainnya tetap wajib melakukan kegiatan 100 persen, wajib 100 persen hadir pegawainya," kata dia.
Sementara itu, untuk di pelabuhan yang juga lalu lintas keluar dan masuk warga, diterapkan untuk penumpang yang semula hanya menunjukkan hasil antigen negatif ditambah dengan minimal sudah dilakukan dilakukan vaksinasi dosis pertama.
Putra berharap adanya kerjasama yang baik dari semua elemen dalam pelaksanaan PPKM level 4 di Kabupaten Bangka Barat, termasuk kepada masyarakat.
"Harapan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat dan apa yang sudah disepakati pemda semuanya dapat membantu pelaksanaan ini. Baik masyarakat instansi dan media untuk bisa memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat agar sementara dalam rentang waktu 10 hari ini tarik rem agak kenceng," katanya.
Editor : Nur Ichsan Yuniarto
Artikel Terkait