BANGKA, iNews.id - Sejumlah nelayan yang sejak beberapa hari lalu menginap di pinggir Pantai Matras, dikejutkan dengan kedatangan Gubernur Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, Kamis (19/11/2020) malam. Gubernur menemui nelayan untuk berdialog dan mendengarkan langsung keluhan nelayan, guna mencari solusi tentang sumber penghasilan mereka yang terancam akibat kehadiran Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT Timah.
Gubernur yang datang bersama Plt Ketua DRPD Babel, Amri Cahyadi, mengatakan, dirinya sengaja datang secara diam-diam untuk memastikan kondisi masyarakat nelayan, yang melakukan aksi protes KIP yang beroperasi di wilayah tangkap ikan nelayan tradisional.
"Saya menemui nelayan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Saya mau tau kondisi dan persoalannya seperti apa," kata Erzaldi, saat berdialog dengan nelayan.
Menurutnya dalam Perda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) telah diatur batas minimal aktivitas penambangan laut. Tidak boleh dilakukan jika kurang dua mil dari pesisir.
"Kenyataannya gak bisa bagi yang sudah ada IUP (Izin Usaha Pertambangan). IUP yang di sini yang berakhir masanya 2025. IUP ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM, jadi kalau kata kalian (nelayan) tadi aktivitas ini membuat daya tangkap menjadi berkurang, saya akan mengajukan itu tapi harus berproses," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan itu, gubernur akan menurunkan tim dari lingkungan hidup untuk mendapatkan bukti-bukti pelanggaran sesuai yang disampaikan masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga akan menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat.
"Jadi kami harus turunkan tim dulu, harus diteliti dulu limbahnya, terus dicek airnya. Intinya ketika di luar ambang batas maka kami bisa masuk ke persoalannya. Cuma aspirasi ini lewat kalian lah yang menyampaikan, jangan diwakili yang lain," ucap Erzaldi.
Salah satu perwakilan masyarakat matras, Acoi mengatakan, aktivitas eksplorasi KIP telah membuat dampak buruk bagi masyarakat pesisir terutama nelayan. Ia meminta gubernur untuk mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT Timah Tbk.
"Harapannya nelayan di sini cuma satu, bebas dari aktivitas tambang yang limbahnya menyebabkan sedimentasi dan lumpur," ujar Acoi.
Masyarakat mengaku tidak mengetahui sebelumnya akan didatangi gubernur secara tiba-tiba. Mereka berharap kehadiran orang nomor satu di Babel itu, membawa harapan baru bagi nelayan.
"Kami berharap kehadiran gubernur dapat membantu menghentikan aktivitas KIP di Perairan Matras," katanya.
Editor : Ikhsan Firmansyah
Artikel Terkait