Pemprov Babel Resmi Larang ASN dan TNI-Polri Gunakan Elpiji Bersubsidi

PANGKALPINANG, iNews.id- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengeluarkan kebijakan melarang aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri menggunakan elpiji bersubsidi. Elpiji bersubsidi itu untuk warga yang kurang mampu.

"Kami telah mengeluarkan surat edaran bahwa TNI, Polri dan ASN tidak diperbolehkan menerima subsidi tabung gas elpiji tiga kilogram ini," kata Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Rabu (10/3/2021).

Baca Juga

Kunjungi Pulau Nangka, Kapolda Babel Salurkan Bantuan dan Beri Layanan Kesehatan untuk Warga

Kebijakan ini dikeluarkan agar penyaluran gas elpiji bersubsidi ini lebih tepat sasaran. Dengan demikian bisa membantu perekonomian masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM di tengah pendemi Covid-19.

"Kami sudah mulai mendata penerima subsidi elpiji yang layak dan meng-inputnya ke BI. Nantinya kartu ini kami berikan kepada yang berhak,” ujarnya.

Baca Juga

Kader Demokrat Datangi Kanwil Kemenkumham Babel Minta Hasil KLB Tak Disahkan

Dia mengaku pendistribusian gas subsidi ini terkendala karena komposisi kebutuhan masyarakat berbeda satu sama lain. Untuk pelaku UMKM kebutuhan gasnya berbeda dengan ibu rumah tangga.

"Kami berharap Pertamina bisa mengatur penerima dan menghitung jika penggunaan tabung gas masyarakat yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya pelaku UMKM biasanya membutuhkan tabung gas lebih banyak dari pada masyarakat lainnya," katanya.

Baca Juga

28.749 Warga Babel Sudah Divaksin Covid-19

Dia menyebut Pemprov Babel akan bekerja sama dengan Bank BRI menerapkan sistem fuel card untuk pendistribusian gas elpiji tiga kilogram. Hal itu agar penyaluran tersebut terkendali dan tepat sasaran.

"Kami akan menerapkan sistem fuel card untuk elpiji 3 kilogram dan apabila berjalan dengan baik maka diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan apresiasi dengan menambah elpiji," tuturnya.

Editor: Ibnu Hariyanto