Tolak Perjanjian Kebun Sawit, Puluhan Warga Air Nyatoh Bangka Barat Datangi Kantor Desa

BANGKA BARAT, iNews.id - Puluhan warga Desa Air Nyatoh mendatangi kantor desa setempat, Rabu (22/5/2024). Mereka menolak perjanjian kebun sawit yang dibuat sejumlah kelompok tani dengan pengusaha di Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani dan pengusaha pemberi modal menyebutkan 30 petani mendapatkan masing-masing 2 hektare. Sementara pihak swasta akan memberikan modal, kemudian hasil panen diberikan ke pihak swasta selama 30 tahun ke depan.

Baca Juga

Jatuh dari Perahu, Nelayan Bangka Ditemukan Tewas di Perairan Pantai Tangkalat

Warga menolak beberapa poin yang berbunyi apabila kelompok tani sawit tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada pihak swasta, maka kelompok tani wajib menyerahkan lahan kebun sawit tersebut kepada pihak swasta sebagai pembayaran atas pinjaman. 

Selanjutnya apabila kelompok tani sudah menyerahkan lahan kebun sawit kepada pihak swasta sebagaimana dimaksud, maka lahan dan kebun sawit tersebut sepenuhnya menjadi hak milik pihak swasta dan masing-masing pihak tidak ada lagi tuntutan di kemudian hari. 

Baca Juga

Kecelakaan Hari Ini, 2 Mobil Tabrakan di Bangka Barat hingga Terpental Hantam Toko Warga

"Di perjanjian antara kelompok tani dan pengusaha itu sudah jelas di surat pernyataan jika tidak mampu membayar hutang maka disita. Jadi hak milik pengusaha tadi, sekarang hutan itu masih dikerjakan menggunakan alat berat," ujar Safari, warga setempat.

Warga khawatir perjanjian tersebut tujuannya bukan membantu para petani, melainkan supaya bisa menguasai lahan warga yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) di desa tersebut.

Baca Juga

PalmCo Resmi Kelola Kebun Sawit Terluas di Dunia

"Status hutannya masih APL dan setelah digarap kemungkinan bisa dibuat surat, dari ini lah kecurigaan masyarakat antara pengusaha dengan kades dan BPD diduga sudah kongkalikong," ucap Safari.

Warga berharap permasalahan tersebut menjadi perhatian pemerintah, mulai dari tingkat desa hingga ke kabupaten. Jangan sampai ada yang dirugikan dari kegiatan rencana perkebunan sawit itu.

"(Hasil pertemuan) tidak ada kejelasan kami, malah (masyarakat) diadu sama pengusaha dengan 30 orang dari kelompok (tani) itu. Ini harusnya segera diselesaikan," ucapnya. 

Editor: Ikhsan Firmansyah