Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Cara Bawaslu Bangka Tengah Hindari Politik Uang

BANGKA TENGAH, iNews.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) bersama Panwaslu Kecamatan Lubuk Besar, berikan sosialisasi kepada anggota Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kecamatan Lubuk Besar, Jumat (20/11/2020). Sosialisasi itu untuk menghindari praktik politik uang pada Pilkada Serentak di Bangka Tengah.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan kepada ibu-ibu PKK dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif di akar rumput, dengan peran sebagai pembina masyarakat, khususnya tingkat keluarga," ujar Ketua Pegawas Kecamatan Lubuk Besar, Bahri, Jumat (20/11/2020).

Baca Juga

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Bangka Selatan Rapid Test Petugas

Ketua Bawaslu Bateng, Robianto mengatakan, peran ibu PKK sangat besar dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Para ibu PKK diharapkan menyosialisasikan mengenai larangan dalam pilkada seperti politik uang, netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa.

"Ketika kita melakukan pencegahan politik uang di keluarga, kami yakin hal ini bisa menjadi gerakan yang besar," ujar Robianto.

Baca Juga

Tahapan Persiapan Pilkada Bangka Barat Telah Mencapai 90 Persen

Selanjutnya Robianto juga menjelaskan kepada ibu PKK terkait tata cara dalam pengawasan partisipatif dengan memberikan informasi awal, mencegah pelanggaran, mengawasi dan memantau pelaksanaan pilkada, serta melaporkan dugaan pelanggaran.

Baca Juga

Warga di Pulau Bangka Diminta Waspadai Hujan Disertai Petir

"Beberapa cara sederhana untuk mengawasi pilkada secara partisipatif yaitu, dengan memberikan informasi awal kepada Panwaslu kelurahan/desa setempat atau kecamatan, jika terdapat dugaan pelanggaran. Mencegah pelanggaran di tingkat keluarga sendiri, lalu memantau proses pilkada dan melaporkannya jika terjadi pelanggaran,” ucapnya.

Selain itu juga disosialisasikan mengenai penerapan protokol kesehatan Covid-19. Balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia tidak diperbolehkan diikutsertakan dalam kegiatan kampanye melalui tatap muka secara langsung. Sebab, mereka merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19.

“Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf (e) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020,” katanya.

Editor: Ikhsan Firmansyah