Ribuan Orang Unjuk Rasa di Kantor DPRD Bangka Barat, Minta Konsesi HTI Dicabut

BANGKA BARAT, iNews.id - Ribuan masyarakat dari enam kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Bangka Barat, Selasa (2/7/2024). Mereka meminta agar pemerintah mencabut konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang saat ini dikelola PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS). 

"Jadi keresahan di masyarakat bukan hari ini saja. Ketika konsesi ini lahir pada tahun 2013, keberadaan HTI yang dikelola PT BRS itu tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan ke masyarakat. Mereka tidak ada retribusi untuk daerah kita," kata salah satu perwakilan masyarakat, Rudi Fitrianto.

Baca Juga

Terobos Barikade Polisi, Unjuk Rasa Mahasiswa Ricuh saat Coba Masuk Istana Bogor

Dia mengatakan, masyarakat Bangka Barat semakin resah setelah PT BRS memasang plang dilarang melakukan aktivitas di perkebunan milik warga.

"Terakhir pada 28 Mei 2024 kemarin, PT BRS memasang plang yang diklaim sebagai lahan konsensi mereka berdasarkan SK 594 tahun 2021. Ini yang kami pertanyakan, di mana lahirnya SK itu dan menjadi dasar mereka memasang plang," ucapnya.

Baca Juga

Berunjuk Rasa di Depan DPRD Jabar, 30 Ribu Orang Dukung Kemerdekaan Palestina

Menurut dia, sebelum ada HTI masyarakat sudah berkebun dan melakukan aktivitas di lahan tersebut. Namun sekarang masyarakat tiba-tiba dilarang mengelola kebunnya.

"Sebelum adanya konsesi HTI itu masyarakat sudah bercocok tanam dan sudah membangun perkebunan masyarakat yang konsesi 66.000 hektare itu," ujarnya. 

Baca Juga

Tolak Perjanjian Kebun Sawit, Puluhan Warga Air Nyatoh Bangka Barat Datangi Kantor Desa

Mewakili masyarakat, Rudi meminta pemerintah serius menanggapi keluhan ribuan masyarakat ini. Sebab, apabila terus dibiarkan akan berpotensi terjadi konflik. 

"Kami hadir kali ini tidak mau rekomendasi-rekomendasai tanpa tindakan nyata. Hari ini kami mendesak agar diteruskan ke tingkat provinsi dan pusat. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita, kalau dipaksakan secara terus menerus konflik akan terjadi di Bangka Barat ini," tuturnya. 

Saat aksi unjuk rasa berlangsung, sebanyak 60 perwakilan warga diminta masuk ke dalam Gedung Mahligai Betason II DPRD Bangka Barat. Mereka menyampaikan aspirasinya kepada unsur forkopimda dan sejumlah anggota DPRD. Namun saying, saat itu pihak manajemen PT BRS tidak hadir. 

Rapat dengar pendapat perwakilan masyarakat dengan unsur Forkopimda Bangka Barat itu berakhir sekitar pukul 12.10 WIB. Ribuan massa yang hadir kemudian membubarkan diri dan kembali ke daerahnya masing-masing.

Editor: Ikhsan Firmansyah