Tuntut Izin Tambang Dicabut, Nelayan Goreng Ikan Asin di Depan Kantor PT Timah

Haryanto ยท Selasa, 06 Oktober 2020 - 15:16:00 WIB
Tuntut Izin Tambang Dicabut, Nelayan Goreng Ikan Asin di Depan Kantor PT Timah
Istri seorang nelayan Bangka Selatan, menggoreng ikan asin dan masak nasi di depan Kantor PT Timah, saat aksi demo berlangsung, Selasa (6/10/2020). (Foto:iNews.id/Haryanto)

PANGKALPINANG, iNews.id - Ratusan nelayan Kabupaten Bangka Selatan, mendatangi kantor pusat PT Timah Tbk, di Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Selasa (6/10/2020). Kedatangan mereka untuk bertemu langsung dengan Direktur PT Timah M Riza Pahlevi, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat menolak tambang timah laut, di kawasan Sukadamai Toboali dan sekitarnya.

Namun, hingga siang keinginan nelayan tidak terpenuhi. Mereka tidak bisa masuk ke kantor dan terpaksa berorasi di depan pintu masuk perusahaan pelat merah tersebut dengan penjagaan ketat aparat kepolisian.

Nelayan pun tetap bertahan di kantor PT Timah, sampai keinginan mereka terpenuhi. Mereka bahkan menggelar lesehan dan makan bersama di depan gerbang masuk PT Timah, dengan menggoreng ikan asin dan masak nasi di sana.

Sementara, sejumlah pengawai PT Timah hanya mengamati pengunjuk rasa dari halaman kantor di belakang aparat yang mengawal jalannya aksi.

"Rencananya aksi ini sampai hari Kamis sesuai dengan surat pemberitahuan kami. Sebenernya kami sudah tiba sore kemarin dan semalam nginap di pertigaan jalan Pulau Pelepas Kantor Gubernur," tutur koordinator aksi, Joni Zuhri.

Menurutnya, aksi nelayan yang mempertahankan wilayah mereka dari cengkeraman aktivitas pertambangan bukan kali pertama dilakukan. Sebab, penambangan telah merenggut penghasilan mereka yang mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Pertambangan di Bangka Selatan sempat stop secara keseluruhan sejak lima tahun lalu. Saat itu nelayan sudah mulai merasakan dampak kepulihan tangkap hasil ikan, tapi ini dimulai lagi aktivitas pertambangan," ucap Joni.

Untuk itu, nelayan menuntut ratusan ponton tambang timah laut di kawasan Sukadamai Toboali distop selamanya, baik yang legal dan ilegal.

"Apapun bentuk pertambangan diberhentikan secara keseluruhan bukan masalah legal dan ilegal. Jadi kami minta jika ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang saat ini diterbitkan segara dicabut untuk selamanya," katanya.

Editor : Ikhsa Firmansyah